Waketum MUI Tegaskan Ogah Tanggung Jawab Atas Ustad Tengku Zulkarnain

JawaPos.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bereaksi atas sikap salah satu pengurusnya yang dinilai telah merugikan Presiden Joko Widodo. Itu terkait ucapan ustad Tengku Zulkarnain yang mengaitkan RUU PKS dengan pemerintah yang melegalkan zina.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan ‎yang disampaikan oleh Wasekjen MUI, Ustad Tengku Zulkarnain tentang pemerintah akan melegalkan zina lewat Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah bentuk pernyataan pribadi dan tidak mengatasnamakan MUI.

“Sehingga MUI tidak bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut,” ujar Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (14/3)

Zainut juga menuturkan, apa yang disampaikan oleh Tengku Zulkarnain tersebut tidak bersumber dari hasil kajian staf ahli MUI atau Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang).

“Artinya jelas sama sekali tidak berdasar dan merupakan bentuk kecerobohan yang sangat nyata,” katanya.

Diakuinya, MUI memang memiliki perhatian serius terhadap RUU PKS ini, untuk hal tersebut organisasi ini menugaskan kepada Komisi Kumdang dan Komisi Fatwa untuk melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap RUU tersebut.

Sehingga hasilnya nanti akan direkomendasikan kepada DPR dan pemerintah untuk dijadikan sebagai  bahan masukan dan perbaikan agar RUU tersebut isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila.

Karena itu, MUI mengimbau kepada semua pihak khususnya tokoh agama, masyarakat dan elit politik untuk lebih bijak, cermat dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat kepada publik.

“Tujuannya agar terhindar dari berita bohong dan fitnah yang dapat membuat konflik dan kegaduhan di masyarakat,” pungkasnya.

‎Adapun, setelah menyampaikan ceramah pemerintah Jokowi melegalkan zina dengan membagikan kontrasepsi,  Tengku Zulkarnain pun menyampaikan permintaan maafnya lewat akun Twitter miliknya @ustadtengkuzul, Selasa (12/3).

Tengku Zulkarnain memohon maaf karena tidak cermat dalam membaca, bahwa tidak ada dalam RUU PKS ini yang meyebutkan penyediaan alat kontrasepsi.

“Setelah mencermati isi RUU PKS saya tidak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untu pasangan remaja dan pemuda yang ingin melakukan hubungan suami isteri. Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah,” tulis Tengku Zulkarnain.

Editor           : Dimas Ryandi
Reporter      : Gunawan Wibisono