Usai Ungkap Korupsi 5,8 T, Gerindra Tantang KPK Usut Kasus Ini

JawaPos.com – Partai Gerindra menilai kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi yang telah merugikan negara sebesar Rp 5,8 triliun merupakan kelas kakap. Menurut dia, kader PDI Perjuangan itu telah merugikan negara dengan angka yang menyamai korupsi Bank Century.

“Korupsi Bupati Kotim termasuk korupsi kelas kakap. Angkanya sangat fantastis Rp 5,8 triliun. Di atas korupsi e-KTP Rp. 2,3 triliun dan hampir menyamai korupsi bail-out Bank Century Rp 6,7 triliun,” kata Ketua DPP Partai Gerindra, Nizar Zahro saat dihubungi JawaPos.com, Senin (11/2).

Nizar menilai, kasus korupsi Bupati Kotim merupakan puncak dari gunung korupsi di Indonesia. Selain korupsi ini, masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang juga belum terungkap. Modusnya pun juga beragam.

“Kasus-kasus serupa bertebaran di seantero negeri, terutama terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). KPK harus lebih keras lagi membongkar kasus-kasus korupsi pertambangan. Lebih hebat lagi kalau KPK berani masuk ke dalam divestasi saham Freeport. Dugaan kerugiaan negara sangat besar sekali,” terangnya.

Atas dasar itu, Nizar menegaskan, ucapan Prabowo soal korupsi telah mencapai stadium 4 merupakan benar adanya. Dia tak habis pikir, seorang bupati bisa korupsi mencapai triliunan rupiah.

“Melihat begitu besarnya uang yang dikorupsi, maka sudah tepat kiranya bila Pak Prabowo menyatakan korupsi Indonesia sudah stadium 4. Sebuah level korupsi tertinggi. Bayangkan, hanya selevel bupati mampu merampok uang negara sebegitu besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka kasus suap yang diduga menyebabkan keuangan negara rugi triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Supian Hadi yang sekarang masih menjabat bupati untuk periode 2016-2021, diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas untuk mempermudah penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada tiga perusahaan.

Ketiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM). Sehingga diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan US$711 ribu (Rp 9,94 miliar). yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM.

Laode juga menyatakan kasus ini merupakan salah satu kasus yang terhitung menyebabkan kerugian negara cukup besar. Kasus SH disebut bisa dibandingkan dengan kasus besar lain yang pernah ditangani KPK. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti e-KTP (Rp 2,3 Triliun) dan BLBI (Rp 4,58 Triliun).

Laode menjelaskan, SH sebagai Bupati Kotawaringin untuk periode 2010-2015, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang dimilikinya.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai peraturan dikatakan mampu menyebabkan kerugian perekonomian negara. Menurut para ahli, kerugian negara disebabkan dari hasil produksi yang diperoleh secara melawan hukum, kerusakan lingkungan hidup, dan kerugian hutan.

Dalam kasus ini Supian Hadi diduga menerima satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1.350.000.000, dan uang sebesar Rp500 juta.

Atas dugaan tersebut, Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Igman Ibrahim