Ujang: Upaya Mendelegitimasi Penyelenggara Pemilu Sangat Berbahaya

JawaPos.com – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kecewa ada pihak-pihak yang berupaya mendelegitiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Menurut Ujang, upaya mendeligitimasi KPU dan penyelenggara pemilu sangatlah berbahaya. Apalagi saat ini masyarakat digiring opini tidak percaya kepada KPU.

“Upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu sangat berbahaya, karena secara tidak langsung mengindikasikan adanya sekelompok masyarakat yang berkeinginan agar pemilu gagal dan chaos,” ujar Ujang di kepada wartawan, Rabu (13/3).

Ujang menjelaskan, pemilu sudah memiliki aturan main. Itu juga diikuti oleh penyelenggara pemilu lainnya misalnya KPU, Bawaslu dan DKPP. Mereka sudah bekerja maksimal berdasarkan UU.

“Mereka akan mengikuti perintah UU. Tidak elok terus menyalahkan penyelenggara Pemilu. Toh jika ada sesuatu yang salah dari KPU maupun Bawaslu, mari kita kontrol bersama,” katanya.

Ujang menuturkan, tidak mungkin penyelenggara Pemilu maupun instansi-insansi pendukungnya main-main dalam bekerja, apalagi mendukung ke pasangan calon tertentu. Pasalnya mereka telah disumpah untuk netral dan independen.

“Berdemokrasi bukan untuk saling menyalahkan, Bukan untuk saling mendeligitimasi. Jika ada kesalahan, misalnya soal DPT, mari kita koreksi bersama-sama,” ungkapnya.

Menurut, ujang demokrasi menjadi rusak jika masyarakat tidak lagi percaya kepada institusi-institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu.

“Pilpres merupakan bagian dari pesta demokrasi. Layaknya pesta, maka proses dan endingnya harus menyenangkan dan membahagiakan. Bukan menebar teror dengan cara mendelegitimasi penyelenggara Pemilu,” pungkasnya.

Sekadar informasi, propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019 kini ramai dilancarkan. Sejumlah lembaga negara seperti Kemendagri, KPU, dan Polri menjadi sasaran dari operasi propaganda tersebut. Kemendagri misalnya diserang isu penjualan blangko KTP elektronik secara online, ada pula temuan data warga negara asing tak masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Setelah itu, muncul isu ada 70 ribu surat suara yang sudah tercoblos 01, namun kabar itu dinyatakan bohong. KPU bahkan sudah melaporkan peristiwa ini ke Mabes Polri. Yang terbaru adalah upaya delegitimasi yang menyerang Polri. Media sosial diramaikan oleh informasi bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019.

Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana. Isu itu pun langsung dibantah. Polri menyebut akun tersebut sengaja melakukan propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Gunawan Wibisono