Sulsel Dominasi Pelanggaran Netralitas ASN Terbanyak

JawaPos.com – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima sebanyak 128 laporan pelanggaran netralitas para abdi negara. Dari laporan tersebut, 88 kasus sudah tuntas. Sedangkan, 40 kasus lainnya masih dalam proses.

Berdasarkan, Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa ASN semestinya netral dan bebas dari intervensi golongan dan partai politik. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dilarang memberikan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden maupun calon legislatif lainnya dalam bentuk apapun.

Tiga provinsi di pulau Sulawesi mendominasi lima besar jumlah kasus pelanggaran netralitas ASN terbanyak. Sulawesi Selatan menduduki posisi teratas dengan 27 kasus. Kemudian, diikuti Sulawesi Tenggara dengan jumlah 14 kasus dan Sulawesi Barat yang mengantongi 10 kasus di posisi ketiga. Sementara posisi keempat adalah Jawa Tengah yang memiliki 9 kasus, serta Kementerian Agama di posisi kelima dengan 8 kasus.

Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan I Made Suwandi menuturkan, modus pelanggaran netralitas beragam. Terlibat dalam kegiatan sosialisasi maupun kampanye, ikut memasang alat peraga kampanye, menghadiri deklarasi peserta pemilu, hingga menunjukkan keberpihakan pada salah satu peserta pemilu melalui media sosial.

Menurut hasil riset Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyimpulkan, pelanggaran netralitas ASN marak dilakukan di media sosial. Tercatat ada 51 kasus. Model perilakunya yakni mengunggah status, cuitan, menanggapi komentar, like, dan menyebarluaskan foto peserta pemilu.

”Mayoritas ASN pelanggar netralitas disanksi sedang,” ujar Made. Ada empat macam sanksi sedang. Yakni, penurunan pangkat satu tingkat, penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji, dan penundaan kenaikan gaji paling lama setahun.

”Akibatnya, bisa saja ASN tersebut non-job. Bahkan, tidak bisa mengikuti seleksi terbuka untuk naik jabatan. Sebab, ada syarat di situ yang menyebutkan ASN tidak boleh dalam masa sanksi sedang dan berat,” urai komisioner asal Bali itu.

Made mengatakan, laporan itu sudah diserahkan kepada Bawaslu untuk ditinjau kembali. Sesuai dengan kesepakatan antara KASN dan Bawaslu. Jika laporan sudah selesai diperiksa dan dikembalikan ke KASN, lanjut dia, baru pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Terpisah, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mendorong netralitas TNI-Polri dan aparatur sipil negara dalam pemilihan umum serentak yang akan digelar Rabu, 17 April 2019. Netralitas aparat negara dibutuhkan demi tegaknya demokrasi di Indonesia.

“Kami tetap berharap kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, yang telah menjanjikan netralitas aparat di bawahnya di dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden yang akan datang,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Media Center Prabowo-Sandi.

Muzani menambahkan, gelaran Pilpres dan Pileg serentak ini akan menjadi ujian berat bagi netralitas aparat negara. Apalagi, masyarakat juga kerap memantau dan mendukung pentingnya upaya untuk mengedepankan netralitas.

“Ini adalah ujian bagi kepolisian, ujian bagi TNI, dalam menjunjung tinggi demokrasi, dalam menjunjung tinggi supremasi sipil, dan dalam berdiri di atas semua golongan, semua partai dan semua calon presiden,” ucap Muzani.

Editor : Kuswandi

Reporter : Agas Putra Hartanto