Soal Debat Pilpres, Ini 5 Keputusan KPU yang Dinilai Kontroversial

JawaPos.com – Media sosial belakangan ini ramai membicarakan soal keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai kontroversial. Tapi sebenarnya, keputusan yang diambil lembaga yang diketuai oleh Arief Budiman itu telah melalui kesepakatan bersama oleh kedua tim sukses.

Namun memang, dalam proses kesepakatan itu, kedua pasangan calon kerap mengalami kebuntuan, terkait ihwal teknis pelaksanaan debat nantinya. Dari kebuntuan tersebut, salah satu pihak, suka atau tidak suka harus mengalah menjadi kesepakatan bersama.

Berikut JawaPos.com telah merangkum beberapa perdebatan soal teknis pelaksanaan debat yang berujung perdebatan di kedua paslon. Sejatinya, seluruhnya memang telah melalui kesepakatan bersama. Hanya saja, sejumlah pihak mengaku masih kecewa dengan tak dilaksanakannya usulannya tersebut.

1. Moderator Debat

Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang telah memutuskan moderator debat kali ini adalah tokoh jurnalis senior Ira Koesno dan Imam Priyono dari TVRI. Namun, dalam proses menuju kesepakatan tersebut, timses paslon nomor urut 02 pernah mengusulkan nama Karni Ilyas dan Rosiana Silalahi.

Namun, Direktur Juru Debat Prabowo-Sandi Sudirman Said menyebut bahwa usulan itu langsung ditolak oleh kubu 01. Padahal, kata dia, kedua jurnalis senior ini dianggapnya berpengalaman dan mampu secara andal mengatur alur diskusi dan debat.

Atas keputusan itu, kubu paslon nomor urut 02 mau atau tidak mau menerima dan menghormati keputusan KPU sebagai penyelenggara debat. “Jelas kami hormati keputusan KPU, tentunya dengan harapan kedepan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf Abdul Kadir Karding menegaskan, asalkan moderator tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden yang berkontestasi di 2019.

“Salah satu prinsip yang penting adalah moderator memiliki jarak (kedekatan) yang sama kepada semua paslon,” kata Politikus PKB itu.

“Jadi siapa pun dia karena itu, ini penting agar debat berjalan dan difasilitasi dengan kaidah berimbang kaidah objektif dan profesional,” tandasnya.

2. Panelis Debat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menetapkan panelis debat perdana yang bakal diselenggarakan pada 17 Januari 2019 mendatang. Mereka antara lain: Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan.

Kemudian Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Sebenarnya, untuk panelis ini, kedua paslon diberikan ruang oleh KPU untuk memasukan dua nama panelis yang ingin dimasukkan ke dalam daftar panelis. Kubu 01 mengusulkan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. 

“Kami mengusulkan Bambang Widjojanto dan Margarito Kamis,” kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso.

Namun setelah keputusan itu telah diketuk, tiba-tiba kubu 01 mengirimkan surat resmi yang intinya meminta KPU untuk mencoret nama mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto. Untuk hal ini, kubu 02 juga meminta kubu rivalnya untuk mencoret sendiri satu nama panelis yang diusulkan oleh mereka.

“Karena Pak BW dicoret, maka konsekuensinya adalah dari dua nama tersebut, Bivitri Susanti atau Taufan yang tidak di situ,” katanya

Atas dasar itu, dia sebenarnya mengaku sedih dengan usulan kubu rivalnya yang meminta BW dicoret dari daftar panelis. Padahal, mereka tidak pernah sama sekali mempersoalkan panelis yang menjadi dari usulan kubu 01.

“Karena ini kesepakatan bersama, sesedih apa pun kita harus setujui. Kalau pandangan saya, kesepakatan akhir tidak ideal, tapi kami menghormati karena itu kesimpulan dari opsi yang ada,” tuturnya.

Soal pencoretan nama BW, Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf memang pernah mengharapkan KPU mempertimbangkan soal penunjukan Bambang. Dia bilang, syarat panelis adalah harus netral dan tidak berpihak pada salah satu paslon.

“KPU itu bersifat mandiri, independen, dan di luar intervensi dari pemerintah karena syarat panelis netral itu sangat penting. Jadi wajar jika ada desakan soal BW,” kata Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Minggu (30/12).

Hasto juga menuturkan, rekam jejak BW sebagai timses Anies-Sandi yang tarung melawan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta 2017, harus didengarkan oleh KPU. Meski begitu, pihaknya menghormati sepenuhnya ihwal penunjukkan panelis oleh lembaga yang diketuai Arief Budiman tersebut.

“Tapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPU,” tuturnya.

3. Paparan Visi-Misi Langsung Disampaikan Capres-Cawapres

Tak lama berselang, perdebatan mengenai kedua pasangan calon untuk menyampaikan visi-misi langsung di hadapan publik pun mulai bergulir. Lagi-lagi kubu 02 harus mengalah terkait usulan tersebut, Pasalnya, kubu 01 menolak mengenai adanya paparan visi-misi yang langsung disampaikan oleh capres dan cawapres.

“Kami BPN Prabowo-Sandi agak sedih dengan terpaksa tidak jadi diselenggarakannya peristiwa visi dan misi pada tanggal 9 Januari itu,” kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi Priyo Budi Santoso.

Sebenarnya, ide paparan visi-misi oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan ide dari KPU. Awalnya, kedua pihak telah setuju dengan usulan yang diberikan oleh KPU. Namun, tiba-tiba terjadi perbedaan tafsir antara kubu 01 maupun 02.

Kubu 01 menganggap, pemaparan visi-misi boleh disampaikan oleh tim sukses ataupun individu yang ditunjuk oleh capres dan cawapres. Tapi, kubu 02 ingin visi-misi dipaparkan langsung oleh masing-masing capres dan cawapres.

“Kenapa kami menyimpulkan demikian? Karena visi dan misi capres-cawapres itu ya tepatnya memang harus beliau langsung yang menyampaikan gagasan ini, bukan diwakilkan oleh tim terdekat,” katanya.

Karena tidak tercapai kata sepakat, kubu 02 akhirnya mengalah bahwa visi-misi boleh disampaikan oleh timses capres-cawapres. Asalkan, pasangan capres dan cawapres tetap dihadirkan dalam forum visi-misi tersebut.

“Sebenarnya kami agak mundur selangkah yakni hadirnya capres-cawapres hadir untuk itu. Tapi temen-temen di sebelah sana argumentatif. Karena memberikan sama-sama pandangan argumentatif memang akhirnya nggak ketemu. Disimpulkanlah antara kami bersama tanggal 9 tersebut tidak jadi terselenggarakan yang rencana terfasilitasi oleh KPU,” pungkasnya.

Akhirnya, paparan visi misi akan tetap dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Namun menurut KPU, nantinya akan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing paslon.

“Jadi istilahnya bukan batal, bahasa yang keluar adalah dipersilakan di markas besarnya sendiri-sendiri. Tanggalnya pun tidak harus 9, mau undang pers dan siaran langsung itu dipersilakan,” tutupnya. 

4. Pertanyaan Debat Dibocorkan

Khusus pertanyaan debat yang berasal dari panelis diberikan seminggu sebelum jalanya debat, kedua pasangan calon tampaknya tak ada yang mempersoalkan. Baik kubu 01 atau kubu 02 sama-sama setuju dengan adanya usulan tersebut.

Kendati telah lebih dimudahkan oleh KPU, Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso menilai, pasangan calon tetap akan kesulitan terkait pertanyaan yang muncul di saat debat. Sebab, pertanyaan yang telah dibocorkan itu nantinya akan diundi saat pelaksanaan debat. Jadi, kedua kubu tak akan tahu pertanyaan mana yang akan ditanyakan.

“Enggak ada orang yang tahu karena itu diundi. Jadi enggak bisa seorang panelis sudah menunjukkan pertanyaan misalnya tentang Novel Baswedan kepada Pak Jokowi itu enggak bisa. Atau kemudian tentang 98 (kasus Kerusuhan Mei 1998, Red) kepada Pak Prabowo enggak bisa juga,” tuturnya.

Senada dengan kubu rivalnya, Sekretaris TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto juga menyambut baik kebijakan model pertanyaan terbuka dalam debat Pilpres 2019 yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasto menuturkan, model pertanyaan terbuka itu dapat mendorong paslon untuk memperjelas penyampaian pandangan hingga skala prioritas ke depan yang dapat diketahui publik dalam debat. 

“Seluruh pertanyaan panelis harus direspons oleh paslon. Dengan itu kami ingin berikan program jelas. Ingin berikan skala prioritas Jokowi-Ma’ruf ke depan,” ujar Hasto di Parade Akhir Pekan Merah Cinta Negeri di kawasan Monumen Ondel-Ondel, Jakarta, Minggu (6/1).

5. Jadwal Debat

Sampai saat ini, ada satu kesepakatan yang masih belum menemui titik temu. Yakni, mengenai jadwal debat kelima dari kedua pasangan calon. Kubu 02 telah mengusulkan bahwa debat terakhir akan diselenggarakan pada 13 April malam hari. Namun, keputusan ini belum mendapatkan jawaban dari kubu 01.

Editor      : Dimas Ryandi
Reporter : Fersita Felicia Facette, Igman Ibrahim