Soal 17,5 Juta DPT Tak Wajar, Dekan Unas Bilang Begini

JawaPos.com – Persoalan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang sebelumnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh kubu 02 terus menuai sorotan dan polemik. Tidak hanya dari kalangan politisi, tapi juga akademisi.

Salah satunya, dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan. Ia menegaskan, agar KPU dan Bawaslu perlu bertindak secara serius dan tegas menyelesaikan persoalan itu.

“Ini perlu ditindak secara serius dan tegas terutama bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Jika hal ini tidak ditanggapi serius, maka dapat dipastikan pemilu presiden maupun legislatif kali ini adalah pemilu yang gagal, karena cukup banyak DPT fiktif dan DPT warga negara asing,” kata Ismail di Jakarta, Selasa (12/3).

Oleh karena itu, Dia pun menyarankan KPU agar bisa menyiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur, transparan dan adil dengan membersihkan indikasi DPT fiktif atau ganda.

“Jika tidak dibersihkan, maka bisa dikatakan adanya indikasi untuk melakukan pemilihan umum yang curang. Sebab beberapa kesalahan yang ditemukan terkait DPT ini sungguh aneh dan tidak masuk akal bisa terjadi. Misalnya adanya warga megara asing yang masuk dalam daftar DPT, ini kan sesuatu yang tidak harus terjadi,” sesalnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin mengaku, pihaknya tidak mengetahui secara pasti, apakah adanya DPT itu indikasi adanya kecurangan atau kelemahan dalam pendataan penduduk.

“Karena bukan rahasia lagi bahwa data kependudukan kita masih bermasalah,” ujar Suhud.

Menurut dia, temuan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjaga Pemilu 2019 dengan segala kekurangannya berjalan aman dan damai serta menjunjung tinggi asas kejujuran.

“Perlu ada penjelasan dari pihak terkait kepada masyarakat agar hal ini tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat,” pungkasnya.

Editor           : Dimas Ryandi
Reporter      : Igman Ibrahim