Pengetahuan Publik Rendah, Target Partisipasi Pemilu Terancam Tak Tercapai

JawaPos.com – Target tingkat partisipasi pemilih yang dipatok oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77,5 persen terancam tidak tercapai. Angka itu dipatok pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata mengatakan, dari riset yang dilakukannnya menggunakan teknik pertanyaan terbuka, diketahui sebanyak 94 persen pemilih sudah mengetahui adanya pelaksanaan pemilu. Namun dari jumlah itu, hanya 57 persen yang dapat menyebutkan secara tepat tanggal dan pelaksanaannya.

“Umumnya, pengetahuan pemilih soal elemen teknis tidak menggembirakan. Ini menjadi catatan serius jelang beberapa hari pelaksanaan pemilu 2019,” papar Dian dalam diskusi bertema, Cacatan Kritis Pemilu 2019: Proyeksi, Partisipasi, dan Potret Pengetahuan Pemilih di Jakarta, Rabu (10/04).

Padahal, lanjut Dian, 17 April 2019 sebagai tanggal pelaksanaan sudah mulai disosialisasikan sejak 25 April 2017. Kemudian, DPR menindaklanjuti dengan disahkannya UU 7/2017 pada Agustus 2017.

Lalu, KPU merespon hal tersebut dengan menerbitkan sejumlah tahapan Pemilu 2019 dengan mengesahkan PKPU 32/2018 soal tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Dari sini kan sudah terlihat. Tanggal 17 April 2019 sudah dimulai disosialisasikan 1,5 tahun lalu. Semestinya angka pengetahuan pemilih soal 17 April 2019 sudah tinggi. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan polarisasi dukungan capres-cawapres,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dian juga memaparkan, data beberapa provinsi yang angka tingkat pengetahuannya rendah soal adanya pelaksanaan pemilu seperti Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Papua.

Sedangkan provinsi yang pemilihnya banyak tahu soal tanggal dan bulan pelaksanaan dengan tepat itu Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara.

Secara detail hasil riset menunjukkan responden mengetahui coblos adalah teknis penggunaan surat suara sebesar 7,42 persen, mengetahui ada lima (5) jenis warna yang digunakan 37,5 persen. Untuk pengetahuan soal regulasi pemilu UU 7/2017, jumlah kursi DPR RI yang diperebutkan caleg, metode suara menjadi kursi, jumlah Dapil Caleg RI, besaran angka Parliament Treshold, serta besaran Presidential Treshold hanya di bawah l5 persen.

Terkait pengetahuan surat suara dengan teknik pertanyaan terbuka menunjukkan 9,5 persen yang tahu bahwa surat suara warna Hijau digunakan untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota. Sementara 8,25 persen responden yang tahu bahwa surat suara warna Biru digunakan untuk pemilihan DPRD provinsi.

Lalu, 10,08 persen bagi pemilih yang tahu bahwa surat suara warna Kuning digunakan untuk pemilihan DPR RI. Kemudian 6,08 persen yang tahu bahwa surat suara warna merah digunakan untuk pemilihan DPD. Terkahir, hanya 19,25 persen yang tahu bahwa surat suara warna abu-abu digunakan untuk pemilihann presiden.

“Pengetahuan pemilih itu makin rendah apabila pertanyaan di atas tadi dibalik dan menggunakan teknik pertanyaan terbuka. Seperti warna surat jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota warna apa?” terang Dian.

“Jika demikian maka pekerjaan rumah para calon legislatif makin besar. Selain mereka harus meningkatkan popularitas, mereka harus menanggung beban kerja sosiaslisasi penyelenggara pemilu yang tidak baik. Bisa ditebak, para caleg akan ngos-ngosan di lapangan,” paparnya.

Senada dengan Dian, Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz, menyatakan, persoalan rendahnya pengetahuan pemilih menambah daftar pekerjaan rumah penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, sudah ada daftar masalah seperti daftar pemilih dan dana kampanye. Akibatnya, banyak pemerhati pemilu yang menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 tidak lebih baik dari Pemilu 2014.

“Uang sudah diberikan lebih besar sampai Rp 30 triliun. Waktu juga disiapkan lebih lama. Namun hasilnya yang didapat tidak siginifikan,” ungkap Ausgust.

Diketahui, survei ini dilaksanakan pada Januari-Maret 2019 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling. Jumlah respoden sebesar 1.200 dengan kriteria sudah punya hak pilih atau sudah pernah menikah dan bukan TNI/Polri aktif. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,8. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan bantuan kuisioner.