KPU Buka Opsi Pemungutan Suara Susulan di Jayapura

JawaPos.com – Pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2019 diwarnai sejumlah persoalan. Di Jayapura Papua misalnya, banyak logistik yang belum tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seperti di distrik Jayapura Selatan, dan distrik Abepura. Akibatnya pemilu di wilayah itu harus ditunda.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan, masalah ini harus segera ditanggulangi. Ia menegaskan pemilu harus tetap dilaksanakan.

“Pemilu tidak boleh tidak dilaksanakan, pemilu harus tetap dilaksanakan,” ujar Arief di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/4).

Arief memastikan jika pihaknya akan memeriksa terkait kabar telatnya logistik ini. “Tapi yang jelas pemilunya dilaksanakan dan selesai,” imbuhnya.

Sementara itu, jika kabar tersebut benar, KPU akan membuka opsi untuk dilakukan pemungutan suara susulan. Menurut Arief, hal itu diperbolehkan secara aturan.

“Kemudian dilakukan susulan nggak apa-apa, karena undang-undang mengatur dan membuka ruang untuk itu. Jadi kalau nanti ada laporan logistik belum datang,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Arief, untuk hasil hitung resmi KPU maksimal akan diumumkan kepada publik 35 hari pasca hari pencoblosan. Sedangkan untuk hitungan sementara bisa dilihat melalui aplikasi Situng (Sistem Penghitungan) yang sudah dirilis KPU.

“Menurut undang-undang (hitung resmi) paling lama 35 hari setelah pemungutan suara, harus ditetapkan oleh KPU,” bebera Arief.

Arief menjelaskan jika Situng bukan hitungan resmi. Situng hanya bentuk transparansi dari KPU terhadap penghitungan suara yang dilaporkan oleh setiap KPPS. Dengan Situng ini diharapkan bisa mempermudah KPU jika terjadi kecurangan.

Situng memiliki sistem kerja online. Pertama laporan penghitungan suara akan dikirim dari KPPS ke KPU kabupaten/kota yang dimuat dalam formulir C1. Selanjutnya formulir itu di scan dan dikirim ke server KPU pusat untuk dipublikasi.

Sedangkan untuk hitung resmi KPU memiliki sistem berbeda. Hitung resmi dilakukan secara manual dan berjenjang dari tingkat KPPS hingga Pusat.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : Sabik Aji Taufan