Khawatir Pemilu Kisruh, MPR Minta KPU Selesaikan Persoalan DPT

JawaPos.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin angkat bicara soal kisruh daftar pemilih tetap (DPT). Pasalnya, jika hal ini tidak segera dibenahi, maka bisa menjadi pemicu kisruh di akhir pemilu.

“KPU perlu menyisir kembali Warga Negara Asing (WNA) dan pemilih ganda dalam DPT. Ini masih ada waktu satu bulan lagi,” papar Mahyudin usai memberi pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ibu-ibu Majelis Taklim Kelurahan Waru, di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (11/3) sore.

Karena itu, lanjut Mahyudin, KPU harus bekerja keras untuk merapikan DPT. Karena semua ingin pemilu 2019 benar-benar akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia.

“Jadi siapa pun yang terpilih dalam Pemilu orang bisa menerima dengan lapang dada,” kata Mahyudin.

Diketahui, belakangan ada temuan sebanyak 174 WNA masuk dalam DPT. Selain itu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi menyebutkan masih ada jutaan pemilih ganda dan fiktif dalam DPT.

Untuk WNA, kata Mahyudin, KPU sudah melakukan penyisiran dan pencoretan dalam DPT. Sedangkan untuk pemilih ganda dan pemilih fiktif, dia menyangsikan jumlahnya mencapai jutaan orang.

“Jumlah pemilih ganda itu khan masih katanya. Kita tidak tahu apakah memang jumlahnya 17 juta. Kalau ada temuan nama ganda dan fiktif tentu sudah dicoret KPU,” ucap Mahyudin.

Menurutnya, dengan penyisiran kembali DPT, Mahyudin berharap pemilu bisa lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. “Intinya kita ingin pemilu ini berlangsung jurdil, jujur dan adil,” tegasnya.

Menanggapi adanya usulan agar kotak suara dititipkan di Koramil untuk menghindari kecurangan, Mahyudin tidak melihat adanya urgensi itu. Lebih baik prosedur penyimpanan kotak suara diserahkan kepada penyelenggara pemilu yang diawasi pihak kepolisian.

“Saya tidak melihat urgensi kotak suara disimpan di Koramil. Saya lihat kita terlalu curiga. Serahkan saja kepada penyelenggara pemilu yang dibantu aparat,” katanya.

Tujuannya, untuk menghindari kecurangan, para calon juga punya saksi di TPS. “Saya kira terlalu berlebihan kalau melibatkan tentara. Berkaitan dengan Kamtibmas itu tugas polisi,” imbuhnya.

Mahyudin juga menegaskan, semua pihak untuk tidak perlu takut berlebihan pemilu ini bisa dicurangi. “Kita tidak perlu takut berlebihan. Pokoknya kita laksanakan pemilu dengan jujur dan adil,” pungkasnya.

Editor           : Dimas Ryandi
Reporter      : Gunawan Wibisono