Karding Duga Kubu Prabowo Sedang Bergerak Mendelegitimasi KPU

JawaPos.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengapresiasi hasil survei Saiful Maujani Research and Consulting (SMRC) soal tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Timses petahana itu percaya lembaga di bawah pimpinan Arief Budiman itu sudah bekerja profesional.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan publik menilai KPU telah bekerja keras, independen, dan berupaya semaksimal mungkin untuk profesional di Pemilu 2019 ini.

“Kita punya kepentingan agar KPU miliki legitimasi dari masyarakat bahawa bisa bekerja baik. Justru jangan dikacaukan, jangan diganggu, jangan dideligitmasi,” ujar Karding saat dikonfirmasi, Selasa (12/3).

Menurut mantan sekjen PKB itu, hasil survei ini dianggap penting di tengah maraknya isu dan berita bohong yang menyebut KPU tidak netral. Pasalnya, ia menduga, ada pihak-pihak yang sengaja membangun opini untuk mendelegitimasi KPU.  

“Memang ada upaya-upaya yang serius untuk mendelegitimasi KPU, terutama dugaan saya oleh kubu 02. Dan ada upaya untuk mengganggu kerja-kerja mereka (KPU),” sambungnya. 

Selain itu, kata Karding, ada pihak yang sengaja membangun opini bahwa seakan-akan KPU dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan kemenangan Jokowi-Ma’ruf.  “Saya pastikan itu pasti tidak benar,” tegas dia.

Terpisah, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menjelaskan, selama ini memang ada gerakan yang ingin mencitrakan bahwa KPU tidak netral. Sebab, menurutnya, setiap wacana publik yang dilemparkan sudah pasti memiliki agenda politik.

“Saya kira tidak ada pesan komunikasi tanpa tujuan. Kritik soal netralitas KPU itu sudah ada sejak sebelum pemerintahan Jokowi, SBY, dan sebelum-sebelumnya. Tujuannya untuk membuat orang-orang yang mendukung kekuatan politik tertentu menjadi pasif. Supaya jumlah orang yang ke TPS dan kotak suara yang mendukung kekuatan politik tertentu berkurang,” jelasnya.

Namun, dengan hasil survei yang menyatakan bahwa 80 persen publik masih memercayai KPU sebagai penyelenggara pemilu, Emrus berpendapat, masyarakat tidak terpengaruh dengan frame yang dibangun. Meskipun, masih menurut survey SMRC, masih ada sekitar 10-11 persen publik yang percaya bahwa KPU tidak netral.

“80 persen itu dari sudut statistik sudah signifikan, sudah sangat kuat. Tidak bisa digeneralisasikan ke populasi. Artinya sudah sangat mempunyai representasi secara politik maupun legitimasi dari rakyat,” tegasnya. 

Kendati demikian, sebagai lembaga KPU juga tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Emrus mencontohkan soal DPT warga negara asing yang langsung direspon cepat oleh KPU. 

“Artinya KPU juga harus mendengarkan kritikan dan masukan. Jadi harus saya katakan, dengan segala kelemahannya, KPU bekerja professional. Dengan kemampuan KPU yang ada sekarang,” ungkapnya.

Kritik ke KPU ini juga bisa menjadi energi untuk berbenah untuk memperbaiki diri sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu. Tantangan ke depan, KPU harus lebih transparan dalam melakukan semua kegiatannya. Rapat-rapat mereka disaksikan dan bisa diakses oleh masyarakat. 

“Saya saran kepada KPU supaya hati-hati dengan teknologi yang mereka gunakan. Jangan sampai ada teknologi lain mengintervensi dan mengganggu sistem kereja mereka (KPU). Proteksi teknologi harus mereka benahi supaya realiable,” pungkasnya.

Diketahui, SMRC telah merilis hasil jajak pendapat tentang “Dukungan Calon Presiden dan Integritas Penyelenggara Pemilu”. Hasilnya, sebanyak 80 persen publik percaya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hanya 11 hingga 12 persen responden yang kurang atau tidak yakin dengan KPU. 

Editor           : Dimas Ryandi
Reporter      : Gunawan Wibisono