Janji Jokowi di Debat Pertama, dari Pelanggaran HAM Sampai soal KPK

JawaPos.com – Capres dan cawapres nomor urut 0‎1 memaparkan janji-janjinya dalam debat perdana yang digelar 17 Januari lalu. Debat terkait dengan hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

JawaPos.com memaparkan janji kandidat Pilpres di debat perdana Januari lalu.

Berikut ini data janji Jokowi-Ma’ruf saat debat pertama

1. Jokowi-Ma’ruf komitmen tuntaskan kasus pelanggaran HAM

Jokowi mengakui masalah penyelesaian HAM berat di masa lalu memang belum selesai. Dia mengaku tidak mudah menyelesaikannya. Hal itu karena kejadiannya twrlalu berlalu begitu jauh. Namun dia berkomitmen bila terpilih menjadi kepala negara bersama dengan Ma’ruf Amin akan menyelesaikan persoalan ini.

“Kita masih memiliki kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Tidak mudah ini karena masalah pembuktian. Harusnya sudah selesai saat peristiwa terjadi. Tapi kami berkomitmen nenyelesaikan kasus HAM,” ujar Jokowi.

2. Jokowi janji perbaiki hukum tanpa pandang bulu

Jokowi berjanji penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Budaya taat hukum juga harus dijalankan. Hal itu caranya melakukan perbaikan supremasi hukum reformasi kelembagaan.

“Penegakan supremasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan, penguatan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya taat hukum yang harus kita perbaiki,”‎ katanya.

“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, badan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan,” tambahnya.

3. Memperkuat KPK, dan mendorong sinergi antara Kejaksaan Agung dan Polri.

Jokowi-Ma’ruf Amin juga berkomitmen menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara lembaga antirasuah dengan Kejaksaan Agung, dan Polri. Sehingga hukum bisa tercipta dengan baik soal pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya di KPK saja.

“Menguatkan KPK dan mendorong adanya sinergi antara KPK, Kejaksaan Agung dan Polri,” ungkap Jokowi.

‎4. Memperhatikan kaum disabilitas

Cawapres nomor urut 02 Ma’ruf Amin mengatakan ke depan dirinya bersama dengan Jokowi akan terus me‎mperhatikan kaim disabilitas. Masyarakat juga akan dia bangun untuk menghargai kaum disabilitas ini. Caranya dengan menyamakan perlakuannya.

“Saya kira yang penting membangun budaya masyarakat terhadap kelompok disabilitas. Misalnya dengan menyamakan perlakuannya,” kata Ma’ruf.

5. ‎Bentuk Pusat Legislasi Nasional

Jokowi berkomitmen di dalam penyederhanaan regulasi dan peraturan, baik di pusat dan daerah.‎ Apabila terpilih lagi pada periode kedua, Jokowi akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi selain di lembaga legislatif menjadi satu badan.

Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut dibentuk, maka seluruh regulasi, baik pusat dengan daerah, harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih.

“Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian. Akan kita masukkan ke dalam badan ini yang namanya pusat legislasi nasional sehingga kontrol langsung oleh Presiden,” katanya.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : Gunawan Wibisono