Ferdinand: Pernyataan Prabowo Ringankan Tuduhan Ke Jokowi

JawaPos.com – Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengakui jika memang ada kebocoran anggaran negara. Namun, ia tidak sepakat dengan pernyataan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut kebocorannya mencapai 25 persen. Bagi JK angka tersebut terlalu besar.

Menanggapi itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan, kebocoran anggaran negara memang tidak bisa dipungkiri. Bahkan, dari data yang pernah dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 silam menurutnya, angka kebocorannya lebih besar dari yang diungkapkan Prabowo.

“Kalau potensi itu kan memang ada. Bahkan 2017 kemarin KPK merilis data bahwa kebocoran anggaran itu bukan 25 persen, tapi sebesar 40 persen,” ujar Ferdinand saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (9/2).

Pada Maret 2017, KPK menggelar rapat bersama dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dari situ diketahui bahwa ada kebocoran anggaran 20 hingga 40 persen di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda). Penyebabnya kala itu diduga karena belum seluruh Pemda menerapkan tata kelola keuangan secara profesional dan transparan.

Oleh sebab itu, politikus partai Demokrat itu menegaskan jika yang disampaikan Prabowo bukan hoax. Mantan Danjen Kopassus itu justru meringankan tuduhan kepada Jokowi, karena hanya menyebut kebocoran anggarannya 25 persen, sedangkan menurut KPK 40 persen.

“Jadi apa yang disampaikan Prabowo sebetulnya meringankan tuduhan kepada Jokowi,” kata Ferdinand.

“Jadi kalau Jokowi bilang laporkan-laporkan apa yang perlu dilaporkan? Tidak perlu dilaporkan karena datanya sudah ada di KPK,” tandasnya.

Diketahui, Wapres JK kemarin, Jumat (9/2) membenarkan bahwa ada kebocoran anggaran negara. Hanya saja angkanya tidak melebihi 25 persen seperti yg diucapkan Prabowo.

Kebocoran itu terlihat dari banyaknya kepala daerah yang diciduk KPK. Meski demikian, JK menegaskan jika pemerintahan Jokowi sangat tegas terhadap pelaku korupsi.

Hal itu terbukti dari banyaknya kepala daerah yang tak segan diproses secara hukum. Sejauh ini sudah ada 9 Menteri, 120 Bupati, dan 19 Gubernur yang menjadi pasien pesakitan komisi antirasuah.

Sebelumnya, Prabowo menyebut jika anggaran negara yang bocor berkisar 25 persen. Atau setara dengan Rp 500 triliun dari total anggaran sekitar Rp 2.000 triliun. Ia lantas berjanji akan memebenahi hal tersebut jika terpilih menjadi Presiden periode 2019-2024. Caranya yakni dengan menaikan upah pegawai pemerintah, sehingga tidak mudah disuap.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Sabik Aji Taufan