Di Depan Hakim, Idrus Ngaku Ketemu Luhut Minta Restu Jadi Ketum Golkar

JawaPos.com – Mantan Sekertaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengaku sempat menemui Luhut Binsar Panjaitan untuk konsultasi soal kepengurasan Partai Golkar. Pertemuan itu dilakukan Idrus setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Dalam pertemuan itu, Idrus mengatakan kepada Luhut agar diberi kesempatan meneruskan kepengurusan Golkar hingga masa kepemimpinan Novanto berakhir, pada 2019. Sebab, sejak Novanto menjadi tersangka, pucuk kepemimpinan Golkar kosong sehingga menimbulkan gejolak.

“Pada waktu itu saya ketemu Pak Luhut, saat itu saya memang sudah tahu Airlangga Hartarto ingin cepat munaslub dan saya protes, nah maka saya bilang begini, apa sih susahnya kalau saya duluan, saya lanjutin,” kata Idrus saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam kasus PLTU Riau-1 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).

Mantan Menteri Sosial ini menjelaskan, alasan bersikukuh agar tidak adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), adalah soal bentuk keprihatinan terhadap kasus yang menimpa Ketua Umum, Setya Novanto. Bahkan, Idrus mengklaim dirinya sangat kompeten dan mengetahui seluk beluk Golkar.

Namun permintaan itu tidak diamini. Justru desakan semakin kuat dan menentukan Airlangga Hartarto untuk menggantikan posisi Novanto. Idrus menyebut, dukungan Airlangga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar datang dari pemerintah.

“Tanggal 25 atau 26 November sebenarnya sudah penguatan AH, sudah ada telepon dari oknum pemerintahan,” jelasnya.

Sekadar diketahui, dalam kasus ini, Idrus didakwa menerima suap Rp 2,250 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo. Mantan Menteri Sosial itu didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. 

Jaksa menduga, Idrus dinilai berperan atas pemberian uang dari Kotjo yang diduga digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 2017.

Selain itu, Idrus juga disebut meminta agar Kotjo membantu pendanaan suami Eni Saragih, Muhammad Al Khadzik saat mengikuti pemilihan kepala daerah Temanggung.

Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor           : Dimas Ryandi
Reporter      : Muhammad Ridwan