Dari 106 Anggota DPRD DKI, Belum Ada Satupun yang Laporkan LHKPN

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan anggota legislatif tingkat provinsi dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Dari paparan tersebut, di tingkat legislatif, anggota DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu instansi yang tidak melapor sama sekali di tahun 2018.

“Dari tingkat legislatif salah satunya DPRD Provinsi yaitu DPRD DKI tidak pernah lapor. Sebanyak 106 anggota DPRD DKI yang wajib melaporkan harta kekayaan ke KPK tidak ada yang melapor. Jadi nol persen,” papar Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di kantornya, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Tidak hanya DKI, tiga daerah lainnya yakni DPRD Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara juga tercatat nol persen dalam melaporkan LHKPNnya. “Lampung 77 wajib lapor, Sulawesi Tengah 33 wajib lapor, dan Sulawesi Utara 6 wajib lapor,” jelas Pahala.

Selain itu, provinsi lain yang masuk dalam 10 besar tingkat kepatuhan rendah dalam pelaporan LHKPN yakni Banten 1,19 persen dari 84 wajib lapor, Aceh 1,30 persen dari 77 wajib lapor.

“Kemudian Papua Barat 1,82 persen dari 55 wajib lapor, Papua 2,27 persen dari 44 wajib lapor, Kalimantan Tengah 2,33 persen dari 43 wajib lapor, dan Jawa Timur 3,23 persen dari 93 wajib lapor,” tambah dia.

Terakhir, untuk legislatif tingkat Kabupaten/Kota, ada sebanyak 169 daerah yang tidak melaporkan harta kekayaan sama sekali. Sebagai informasi, secara keseluruhan, wajib lapor LHKPN sebanyak 303.032 wajib lapor, dari tingkat legislatif sebanyak 483 instansi, eksekutif 642 instansi, yudikatif dua instansi dan BUMN/BUMD sebanyak 175 instansi.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Intan Piliang