Bowo Seret Nama Nusron Wahid, BPN Minta KPU dan Bawaslu Turun Tangan

JawaPos.com –  Kasus dugaan korupsi Anggota DPR RI dari fraksi partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso (BSP) mulai menyeret nama elite partai berlambang beringin hitam lainnya. Bowo menyatakan, dirinya diperintah oleh Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jateng I Partai Golkar Nusron Wahid menyiapkan uang serangan fajar sebanyak Rp 4 miliar.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman meminta KPU dan Bawaslu untuk turun tangan menyelidiki kasus politik uang alias money politik tersebut. Dalam Undang-Undang Pemilu pada pasal 28, dia menegaskan telah mengatur terkait larangan paslon bermain money politik.

“Kita mendesak KPU untuk tidak lamban merespons kasus ini. Karena sejak awal sudah di katakan ini uang ada sekitar 8 miliar di dalam 400 ribu amplop yang disiapkan untuk serangan fajar,” kata Habiburokman di Jakarta, Rabu (10/4).

Dia menyampaikan, pernyataan Bowo Sidik yang menyebutkan Nusron Wahid terlibat dalam kasus serangan fajar dapat dijadikan bukti awal pelanggaran Undang-Undang (UU) pemilu tersebut. Dia mengaku heran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dinilai bertindak pasif dalam kasus tersebut.

“Saya heran kok bawaslu ini tidak melihat apa-apa. Kita gak perlu lapor ke Bawaslu sebetulnya. Mereka memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti temuan bukti-bukti. Kalau saya hitung-hitung 400 ribu amplop itu berartikan menargetkan 400 ribu suara. Itu bisa 3 atau 4 kali lipat suara caleg saja,” tuturnya.

Apalagi, dia menyinggung, amplop yang digunakan untuk serangan fajar tersebut diduga ada keterkaitan dengan salah satu paslon yang bertanding di pemilihan presiden 2019. Itu terbukti ditemukannya cap jempol dalam 400 ribu amplop yang siap beredar tersebut.

“Diduga cap jempol ini diasosiasikan sebagai gestur paslon 01. Karena itu banyak bukti lain juga itu harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” sambungnya.

Sebelumnya, Bowo mengatakan, Nusron Wahid memintanya untuk menyiapkan 400 ribu amplop putih yang berisikan uang. Dugaan KPK, amplop berisikan uang itu akan digunakan Bowo sebagai ‘amunisi’ serangan fajar agar bisa maju kembali sebagai anggota legislatif.

“Saya diminta oleh partai untuk menyiapkan 400 ribu (amplop). Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkannya,” ucap Bowo saat hendak meninggalkan gedung KPK, Selasa (9/4).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily membantah tudingan tersebut. Ia memastikan partai tidak pernah memiliki kebijakan melakukan serangan fajar saat pemilu.

“Kami serahkan ke proses hukum saja. Yang pasti tidak ada kebijakan resmi seperti itu dari Partai Golkar, karena Partai Golkar menghormati proses demokrasi yang sehat,” ujar Ace saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (10/4).

“Itu kan pengakuan dari Bowo. Apa itu benar? Selalu ada tendensi seseorang yang (terkena) OTT berusaha melibatkan pihak lain,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ace mengatakan, partai selalu meminta kepada seluruh calegnya untuk taat kepada aturan yang berlaku. Namun, memang strategi caleg di lapangan tidak bisa dipantau satu per satu.

“Yang jelas Partai Golkar memerintahkan kepada seluruhnya calegnya untuk menggunakan cara-cara yang tidak melanggar aturan perundang-undangan. Soal strategi di lapangan, tentu setiap orang memiliki caranya masing-masing,” tegasnya.

Senada dengan Ace, Nusron pun membantah memberikan instruksi kepada Bowo untuk menyiapkan uang serangan fajar Rp 4 miliar. “Tidak benar,” ucap Nusron singkat.

Namun, saat JawaPos.com hendak mendalami, Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I Partai Golkar itu tak menjawabnya.