1 Tahun Kepemimpinan Anies, PDIP Minta Dijelaskan Konsep Naturalisasi

loading…

JAKARTA – Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah memasuki satu tahun pada Selasa (16/10/2018). Fraksi PDI perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Anies mempercepat konsep naturalisasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, jelang setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 16 Oktober 2017-16 Oktober 2018 sekiranya patut diungkapkan catatan-catatan kritis terhadap pelaksanaan pembangunan DKI Jakarta selama setahun ini, sekaligus ini sebagai tumpahan harapan rakyat Jakarta. Setidaknya ada sejumlah program unggulan yang digadang-gadang Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno diawal kepemimpinannya di Jakarta yang jauh belum terpenuhi, salah satunya program naturalisasi.

Di awal  2018, Gubernur Anies mengeluarkan wacana naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik daripada normalisasi yang nyatanya sudah berhasil mengurangi jumlah titik rawan banjir di Ibu Kota. Dalam naturalisasi sungai, Anies menginginkan bagaimana sungai-sungai di Jakarta bisa mengelola air dengan baik, tapi tetap mempertahankan ekosistem asli.

Namun, Gembong ragu apakah konsep tersebut telah  diselaraskan dengan konsep penuntasan banjir yang ada di pemerintah pusat. Menurutnya, normalisasi dalam versi pemerintah pusat bukan sekedar membeton tepian sungai. Tetapi juga mengembalikan lebar dan kedalaman sungai,  konsekuensinya yakni pembebasan lahan.

“Sampai sekarang pemerintah pusat belum mengetahui detil mengenai naturalisasi yang digagas Anies. pemerintah pusat pun terpaksa harus memulangkan anggaran normalisasi sungai di Jakarta ke APBN karena tak adanya kepastian pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI,” kata Gembong di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2018).

Gembong menjelaskan, memasuki akhir tahun, musim panas tanpa disadari sebentar lagi akan berganti dengan potensi intensitas hujan yang tinggi. Berdasarkan catatan Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane (BBSWCC), sedikitnya ada 129 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu pun ada si sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi.

Pada prinsipnya, kata Gembong, Fraksi PDIP setuju dengan program mempercantik sungai seperti apa yang digambarkan dalam program naturalisasi. Namun, apabila tidak aman bagi masyarakat lantaran tidak jelasnya konsep tersebut, lebih baik Anies melanjutkan program normalisasi.
“Yang terbukti berhasil baik dari normalisasi sudah sepatutnya dilanjutkan. Yang tidak baik ya monggo untuk ditinggalkan,” ungkapnya.