Rancangan APBD DKI 2019 Diajukan Rp87,3 Triliun, Ini Peruntukannya

loading…

Usulan APBD DKI 2019 dalam KUA-PPAS meningkat Rp4,1 triliun. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019 mulai dibahas di DPRD. Usulan anggaran DKI 2019 dalam KUA-PPAS APBD diajukan sebesar Rp87,3 triliun.

Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Pemprov DKI, Saefullah, mengatakan, usulan APBD DKI 2019 dalam KUA-PPAS meningkat Rp4,1 triliun dari anggaran 2018 sebesar Rp83,2 triliun menjadi menjadi Rp87,3 triliun.

“Angka ini sudah hasil kajian, hasil memperhatikan asumsi ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta, inflasi, termasuk harga dolar, semua itu sudah dianalisis,” ujar Saefullah di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Rabu 10 Oktober 2018.

Menurut Saefullah, dalam paparan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), banyak cara untuk mencapai target pendapatan asli daerah sebesar Rp77 triliun. Di antaranya menaikan pajak kendaraan bermotor dari Rp8,3 miliar menjadi Rp9,3 miliar. Kemudian mengestimasi kendaraan baru, penunggak pajak, dan sebagainya.

“Baik pendapatan asli daerah, retribusi daerah, maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini kita berani di angka Rp77 triliun dari Rp65 triliun,” kata Saefullah.

Pendapatan tersebut, lanjut Saefullah, akan dibelanjakan untuk berbagai macam kegiatan, baik tidak langsung ataupun langsung. Untuk kegiatan langsung antara lain pengentasan banjir, rumah susun, DP 0 Rupiah dan sebagainya yang bisa diikuti dalam proses pembahasan.

“Ada penyertan modal juga kepada perusahaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kita kan banyak program-program yang multiyears. Tahun ini multiyearnya itu ada 20 program, mulai dari rusun, DP 0, underpass, flyover, masalah banjir, itu banyak yang kita gunakan multiyears, termasuk pembangunan RSUD,” ungkapnya.